SUKABUMI – Menjelang pelaksanaan operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Hari Pertama Tahun 2026, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bapperida) Kota Probolinggo menggelar Rapat Koordinasi Pelaksanaan Operasional MBG Tahun 2026. Pertemuan ini bertujuan untuk menyinkronkan peran Pemerintah Daerah dalam menyukseskan hari pertama operasional program sesuai dengan amanat Surat Edaran (SE) Kepala Badan Gizi Nasional Nomor 1 Tahun 2026.
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Lantai 1 Bapperida ini dihadiri oleh jajaran perangkat daerah terkait serta Koordinator Wilayah Program MBG Kota Probolinggo. Fokus utama pembahasan adalah memastikan seluruh elemen di daerah siap memberikan layanan terbaik bagi penerima manfaat pada hari pertama tersebut.
Kepala Bapperida Kota Probolinggo melalui Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Eka Pujianti, dalam paparannya menekankan bahwa peran pemerintah kota sangat krusial dalam mengawal instruksi pusat. Antara lain kesiapan logistik, jaminan keamanan pangan, kualitas penyajian, hingga manajemen publikasi. “Tujuan rapat koordinasi ini adalah untuk memastikan setiap Perangkat Daerah memahami peran strategisnya. Kita tidak ingin hari pertama operasional MBG di Kota Probolinggo hanya sekadarnya saja, tetapi harus mencerminkan standar kualitas yang tinggi. Mulai dari kesiapan bahan pangan lokal hingga keamanan konsumsinya,” tegasnya dalam paparan tersebut.
Dalam rapat tersebut, ditekankan bahwa penyajian menu pada hari pertama wajib mengedepankan kearifan lokal Probolinggo. Hal ini bertujuan untuk memberdayakan potensi pertanian dan perikanan daerah serta memberikan apresiasi terhadap budaya pangan setempat. Namun, aspek gizi seimbang dan tampilan menu yang menarik tetap menjadi prioritas utama.
Rio Fajarwanto, Koordinator Wilayah Program MBG Kota Probolinggo mengatakan, saat ini sejumlah Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) sudah menyatakan siap beroperasi. “Menu-menu kearifan lokal yang akan disajikan besok, seperti rawon, dan soto,” jelasnya.
Rio mengapresiasi langkah Pemkot Probolinggo untuk melakukan koordinasi. Sebab selain soal menu, dalam pertemuan tersebut juga dibahas mengenai pengawasan ketat terhadap kebersihan dan keamanan pangan (food safety). “Tadi dalampertemuan, juga menjadi perhatian terutama area pengolahan, peralatan, hingga kesehatan personel di Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG),” jelasnya,
Ditemui seusai acara, Eka Pujiyanti mengatakan, dalam pertemuan tersebut pihaknya juga meminta agar Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) memiliki inovasi untuk pengelolaan limbah makanannya. “Kami coba upayakan integrasikan penanganan sisa makanan dengan budidaya Maggot di bawah koordinasi Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Ini sebagai bentuk komitmen terhadap lingkungan dan pengelolaan sampah zero waste” jelasnya.
Eka menambahkan, pihaknya juga menekankan pentingnya komunikasi publik dalam pelaksanaan MBG ini. Seluruh tim pelaksana, mulai dari Kepala SPPG hingga Relawan di lapangan, diwajibkan untuk mendokumentasikan momentum hari pertama ini secara masif. “Dokumentasi itu meliputi tampilan menu daerah hingga ekspresi siswa penerima manfaat akan diunggah melalui media sosial. Ini tujuannya untuk membangun kepercayaan publik dan transparansi program. Diharapkan dengan dokumentasi ini dapat berjalan massif dan berdampak positif bagi citra daerah,” ujarnya.
Harapannya, dengan koordinasi yang solid antar-Perangkat Daerah, Pemerintah Kota Probolinggo pelaksanaan hari pertama program Makan Bergizi Gratis (MBG) Tahun 2026 akan berjalan lancar, tertib, dan berdampak nyata bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kota Probolinggo. “Semoga lancer dan tidak ada kendala,” harapnya. (vin/qie)