KANIGARAN – Pemerintah Kota Probolinggo terus memperkuat upaya percepatan pengentasan kemiskinan melalui Rapat Koordinasi Pengentasan Kemiskinan Kota Probolinggo Tahun 2026 yang digelar di Aula Hayam Wuruk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Probolinggo. Kegiatan tersebut dibuka oleh Wakil Wali Kota Probolinggo, Hj. Ina Dwi Lestari, dengan menghadirkan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Probolinggo, Joko Santoso, sebagai narasumber utama.
Rapat koordinasi ini menjadi forum strategis untuk menyamakan persepsi sekaligus memperkuat sinergi antarperangkat daerah dalam merumuskan kebijakan pengentasan kemiskinan yang berbasis data, terukur, dan tepat sasaran. Seluruh pemangku kepentingan didorong untuk mengoptimalkan kolaborasi agar program penanggulangan kemiskinan dapat memberikan dampak yang lebih nyata bagi masyarakat.
Dalam paparannya, Kepala BPS Kota Probolinggo, Joko Santoso, menyampaikan bahwa kondisi kemiskinan di Kota Probolinggo menunjukkan tren yang semakin membaik. Berdasarkan data resmi BPS, persentase penduduk miskin berhasil menurun dari 6,18 persen pada tahun 2024 menjadi 5,69 persen pada tahun 2025. Capaian tersebut menunjukkan bahwa berbagai intervensi pemerintah mulai memberikan hasil positif, meskipun masih diperlukan langkah-langkah yang lebih terintegrasi untuk mencapai target pembangunan daerah.
“Data statistik bukan sekadar angka, tetapi menjadi dasar dalam menyusun kebijakan yang tepat sasaran. Melalui data yang akurat, pemerintah dapat menentukan kelompok sasaran prioritas sehingga setiap program penanggulangan kemiskinan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan,” jelas Joko Santoso.
Pada kesempatan tersebut disampaikan bahwa Pemerintah Kota Probolinggo menargetkan persentase kemiskinan berada pada kisaran 4,79 hingga 5,39 persen pada tahun 2026. Target tersebut akan dicapai melalui penguatan kolaborasi lintas sektor dan konvergensi berbagai program pengentasan kemiskinan.
Wakil Wali Kota Probolinggo, Hj. Ina Dwi Lestari, menegaskan bahwa keberhasilan menurunkan angka kemiskinan memerlukan komitmen seluruh perangkat daerah. Menurutnya, setiap program pembangunan harus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok rentan dan masyarakat berpenghasilan rendah.
“Pengentasan kemiskinan bukan hanya menjadi tanggung jawab satu perangkat daerah, tetapi merupakan kerja bersama seluruh pemangku kepentingan. Karena itu, sinergi, kolaborasi, dan pemanfaatan data menjadi kunci agar setiap intervensi pemerintah benar-benar tepat sasaran dan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” ujarnya.
Rapat koordinasi juga menegaskan implementasi Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 sebagai arah kebijakan nasional dalam percepatan pengentasan kemiskinan. Terdapat tiga strategi utama yang menjadi fokus pelaksanaan di daerah, yaitu mengurangi beban pengeluaran masyarakat, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mengurangi kantong-kantong kemiskinan melalui intervensi yang terintegrasi.
Melalui forum ini, Pemerintah Kota Probolinggo berharap seluruh perangkat daerah semakin memperkuat konvergensi program, meningkatkan kualitas perencanaan berbasis data, serta mempererat kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan. Dengan langkah tersebut, upaya pengentasan kemiskinan di Kota Probolinggo diharapkan dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, berkelanjutan, serta mampu mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan berdaya saing.