KANIGARAN – Pertumbuhan kota tidak cukup hanya dipacu, tetapi juga perlu diarahkan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih merata di setiap wilayah. Pemerintah Kota Probolinggo mulai memperkuat pendekatan berbasis fungsi wilayah untuk menentukan kawasan yang memiliki potensi pengembangan sekaligus merumuskan arah kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
Hal tersebut menjadi salah satu pokok bahasan dalam Diseminasi Hasil Kajian Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Kota Probolinggo Berbasis Fungsi Wilayah (Spasial) yang telah dilaksanakan di Ruang Rapat Lantai 2 Bapperida Kota Probolinggo, Rabu (2/9/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Dr. Ir. Agus Dwi Wicaksono, Lic. Rer. Reg., hadir sebagai narasumber untuk memaparkan hasil kajian sekaligus membahas strategi pengembangan kawasan potensial sebagai bagian dari upaya mendorong pertumbuhan dan pemerataan wilayah Kota Probolinggo.
Agus menekankan bahwa setiap wilayah memiliki karakteristik dan potensi yang berbeda. Karena itu, pembangunan perlu mempertimbangkan fungsi dan keunggulan masing-masing kawasan agar intervensi kebijakan tidak dilakukan secara seragam.
“Kita tidak bisa memperlakukan semua wilayah dengan pendekatan yang sama. Setiap kawasan memiliki karakter, potensi, dan persoalan yang berbeda. Dari situlah strategi pengembangan wilayah harus dibangun agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan kawasan.”
Pendekatan tersebut menjadi penting karena kajian kewilayahan tidak hanya melihat kondisi suatu wilayah secara parsial, tetapi juga hubungan antarkawasan serta potensi yang dapat dikembangkan untuk mendukung struktur pertumbuhan Kota Probolinggo.
Melalui Kajian Pengembangan Potensi Wilayah berbasis Spasial, Pemerintah Kota Probolinggo berupaya memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai kawasan potensial, arah pengembangan, serta strategi kebijakan yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses perencanaan pembangunan.
Menurut Agus, pemetaan potensi kawasan harus berujung pada kebijakan yang konkret. Data spasial dan hasil kajian, kata dia, akan lebih bermakna apabila mampu membantu pemerintah menentukan prioritas pembangunan.
“Yang kita harapkan dari kajian ini bukan berhenti pada peta atau analisis. Hasilnya harus bisa diterjemahkan menjadi arah kebijakan dan prioritas intervensi pembangunan yang jelas.”
Diseminasi tersebut sekaligus menjadi forum untuk menyebarluaskan hasil analisis, strategi, arah kebijakan, dan rekomendasi kajian kepada perangkat daerah yang berkaitan langsung dengan pembangunan wilayah. Surat undangan mencatat keterlibatan berbagai perangkat daerah, mulai dari urusan pendapatan dan perencanaan, pekerjaan umum dan penataan ruang, pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, perhubungan, perdagangan, hingga kecamatan.
Pelibatan lintas sektor tersebut menjadi penting karena pengembangan kawasan tidak dapat berjalan melalui satu perangkat daerah saja. Infrastruktur, pelayanan publik, ekonomi, lingkungan, investasi, hingga konektivitas wilayah saling berkelindan dalam membentuk daya tumbuh sebuah kawasan.
Dalam konteks itu, hasil kajian diharapkan dapat menjadi salah satu bahan bagi Pemerintah Kota Probolinggo untuk menyusun kebijakan pembangunan yang lebih terarah sekaligus memperkuat keterkaitan antarkawasan.
“Kawasan yang potensial perlu didorong, tetapi pada saat yang sama kita juga harus memastikan ada keterhubungan dengan kawasan lain. Tujuannya bukan menciptakan pertumbuhan di satu titik saja, melainkan membangun pertumbuhan yang saling menguatkan dan lebih merata.”
Kegiatan ini juga menjadi momentum untuk mempertemukan hasil kajian dengan perspektif perangkat daerah sebagai pelaksana kebijakan. Masukan dari berbagai sektor diperlukan agar rekomendasi yang dihasilkan tidak berhenti pada tataran konseptual, tetapi memiliki peluang lebih besar untuk diterapkan dalam pembangunan daerah.
Dengan demikian, melalui Kajian Pengembangan Potensi Wilayah berbasis Spasial, Pemerintah tidak hanya melihat di mana sebuah wilayah berada, tetapi juga memahami fungsi, potensi, keterhubungan, serta kebutuhan intervensi yang diperlukan untuk mengembangkannya.
Hasil diseminasi ini selanjutnya diharapkan dapat memperkuat proses perencanaan pembangunan Kota Probolinggo, terutama dalam menentukan kawasan prioritas dan arah kebijakan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pembangunan antarwilayah.
“Pada akhirnya, perencanaan wilayah harus menjawab satu pertanyaan penting: pembangunan ini akan membawa perubahan apa bagi masyarakat di setiap kawasan? Di situlah hasil kajian harus menemukan manfaatnya,” pungkas Agus.