KANIGARAN – Pemerintah Kota Probolinggo memperkuat koordinasi lintas sektor dalam mengawal pelaksanaan berbagai program prioritas nasional melalui inovasi FORAKSI PROPNAS atau FORum evAluasi dan komuniKasi untuk akseleraSI Program Prioritas Nasional.
Inovasi yang dikembangkan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Probolinggo tersebut merupakan inisiatif Wali Kota Probolinggo Dr. Aminuddin, Sp.OG (K)., M.Kes untuk memastikan berbagai program prioritas nasional dapat berjalan lebih terkoordinasi di tingkat daerah.
Kepala Bapperida Kota Probolinggo Dr. R. Suwigtyo menjelaskan, FORAKSI PROPNAS lahir dari kebutuhan untuk memperkuat komunikasi dan evaluasi terhadap program-program nasional yang pelaksanaannya membutuhkan keterlibatan banyak perangkat daerah dan instansi.
“FORAKSI PROPNAS ini merupakan inisiatif Bapak Wali Kota Probolinggo. Gagasannya adalah bagaimana program-program prioritas nasional yang masuk dan dilaksanakan di Kota Probolinggo dapat dikawal bersama, tidak berjalan sendiri-sendiri berdasarkan sektor masing-masing,” ujar Suwigtyo.
Menurutnya, sejumlah program nasional seperti Makan Bergizi Gratis, penguatan ketahanan pangan, pembentukan Koperasi Merah Putih, hingga pembangunan dan fasilitasi Sekolah Rakyat membutuhkan sinergi antara pemerintah daerah, instansi vertikal, dan pemangku kepentingan lainnya.
Karena itu, FORAKSI PROPNAS dirancang sebagai ruang bersama untuk membahas perkembangan program sekaligus mengidentifikasi berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaannya.
“Melalui forum ini, kita tidak hanya melakukan evaluasi. Kita juga membangun komunikasi, melihat persoalan yang ada di lapangan, kemudian bersama-sama merumuskan langkah percepatan,” jelasnya.
Suwigtyo menambahkan, sebelumnya koordinasi program nasional berpotensi berlangsung secara sektoral. Masing-masing perangkat daerah melakukan monitoring sesuai tugasnya sehingga informasi perkembangan program belum sepenuhnya terintegrasi dalam satu mekanisme evaluasi.
FORAKSI PROPNAS kemudian menghadirkan pendekatan berbeda dengan mempertemukan unsur-unsur terkait dalam satu forum. Dengan pola tersebut, persoalan yang ditemukan dapat segera dikomunikasikan kepada pihak yang memiliki kewenangan untuk menindaklanjutinya.
“Yang ingin kita bangun adalah koordinasi yang lebih terintegrasi. Ketika ada persoalan, persoalan itu bisa langsung dibahas bersama. Jadi bukan sekadar mengetahui masalah, tetapi ada langkah tindak lanjut dan rekomendasi yang bisa menjadi bahan bagi pemerintah daerah,” kata Suwigtyo.
Dalam pelaksanaannya, forum dapat digunakan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap berbagai agenda prioritas nasional. Hasil pembahasan kemudian menjadi bahan rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam menentukan langkah percepatan implementasi program.
Menurut Suwigtyo, kekuatan utama inovasi tersebut berada pada kolaborasi lintas sektor. Bapperida tidak bekerja sendiri, melainkan menjadi bagian dari mekanisme koordinasi yang melibatkan perangkat daerah, instansi vertikal, PKK, dan pemangku kepentingan sesuai kebutuhan program.
“Intinya adalah bagaimana seluruh pihak memiliki pemahaman yang sama terhadap program yang sedang dikawal. Dengan komunikasi yang baik, kita berharap respons pemerintah daerah terhadap persoalan implementasi juga menjadi lebih cepat,” ujarnya.
FORAKSI PROPNAS mulai diuji coba pada 1 September 2025 dan diterapkan pada 15 September 2025. Inovasi ini kemudian diarahkan menjadi forum evaluasi yang dilaksanakan secara berkala untuk mengawal perkembangan program prioritas nasional di Kota Probolinggo.
Suwigtyo menegaskan, inovasi tersebut bukan sekadar forum rapat, melainkan instrumen tata kelola untuk memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam mengawal kebijakan nasional di tingkat lokal.
“Harapannya, program nasional yang dilaksanakan di Kota Probolinggo tidak hanya selesai secara administratif, tetapi benar-benar terkoordinasi dan manfaatnya bisa dirasakan masyarakat,” pungkasnya. (*)
