Bapperida Bersiap Gelar ANVAPRO 2026 September Depan, Dorong Budaya Kerja Kreatif

KANIGARAN – Pemerintah Kota Probolinggo melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) bersiap membuka kembali ajang kompetisi bergengsi Anugerah Inovasi Kota Probolinggo (ANVAPRO) Tahun 2026 pada bulan September mendatang. Langkah ini dilakukan guna terus memacu lahirnya terobosan-terobosan solutif yang adaptif terhadap perkembangan teknologi di lingkungan pemerintahan serta masyarakat luas.
Saat ditemui di kantor Bapperida, Kepala Bapperida Kota Probolinggo, Dr. R. Suwigtyo, menjelaskan secara detail mengenai esensi penting dari pelaksanaan ANVAPRO di Kota Probolinggo.
“ANVAPRO merupakan bentuk pembinaan konkret dari Wali Kota Probolinggo dalam pelaksanaan inovasi daerah sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ajang ini dirancang untuk memberikan motivasi, penambahan wawasan, serta mengapresiasi para inovator daerah,” ujar Dr. R. Suwigtyo.
Lebih lanjut, ia menerangkan bahwa ANVAPRO bertujuan mendorong iklim kompetisi positif di antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD), aparatur sipil negara (ASN), lembaga pendidikan, hingga masyarakat umum. Melalui kompetisi ini, diharapkan tumbuh budaya kerja yang inovatif, efektif, dan efisien demi peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Kabar baiknya, pendaftaran ANVAPRO untuk tahun 2026 dijadwalkan akan resmi dibuka pada September mendatang. Bapperida mengundang seluruh inovator di Kota Probolinggo untuk mulai mempersiapkan proposal inovasi terbaik mereka yang telah diimplementasikan.
Kompetisi ini nantinya tetap akan dibagi menjadi dua kategori utama, yakni Kategori I untuk Inovasi Perangkat Daerah (yang meliputi inovasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik), serta Kategori II untuk Inovasi Satuan Pendidikan (yang mencakup inovasi ilmu pengetahuan, teknologi, lingkungan, serta perubahan sosial).
Dalam hal teknis pendaftaran dan pengumpulan berkas, Bapperida Kota Probolinggo mengoptimalkan aplikasi Indeks Inovasi Daerah (IID) milik Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Kami memaksimalkan penggunaan aplikasi IID dari Pemerintah Pusat ini agar proses penilaian berjalan objektif dan efisien. Langkah ini juga menghemat anggaran daerah karena kita tidak perlu membuat aplikasi baru, sekaligus mempercepat proses pengintegrasian data inovasi Kota Probolinggo ke tingkat nasional,” pungkas Dr. R. Suwigtyo.