Blog

Sampai dengan Tahun 2015 kemarin BAPPEDA masih mengelola sebuah penerbitan dalam bentuk majalah. Yaitu, najalah PLANNER. Majalah yang diterbitkan ini sudah sesuai dengan tupoksi BAPPEDA yang didalamnya juga membawahi masalah kelitbangan. Sebab majalah PLANNER merupakan majalah semacam publikasi ilmiah. Kenapa disebut publikasi ilmiah, karena PLANNER memang dirancang bukan sebagai malaha publikasi atau jurnal berita namun menghimpun ide-ide masyarakat dalam bentuk karya ilmiah. Secara kronologis Majalah PLANNER diterbitkan sejak tahun 2010 yang memang diperuntukkan sebagai sarana untuk menghimpun ide-ide masyarakat dalam perencanaan pembangunan Kota Probolinggo. Sejak Tahun itu majalah ini telah dikelola oleh 3 (tiga) kali kepemimpinan Kepala BAPPEDA, 3 (tiga) kali Kepala Bidang Data dan Litbang serta 3 (tiga) kali Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan. Pada awal penerbitan Majalah Planer dirancang untuk terbit 3 bulan sekali. Namun sejak Tahun…

Akhir-akhir ini kita dibisingkan oleh keramaian diskusi tentang siapa calon Gubernur DKI Jakarta. Masing-masing kelompok menghadirkan siapa yang pantas untuk memimpin Jakarta sebagai Gubernur. Gubernur merupakan kepala daerah untuk wilayah provinsi. Sedangkan secara harafiah gubernur merupakan adalah "pemimpin", "penguasa", atau "yang memerintah" yang berasal dari bahasa Belanda "gouverneur". Selama ini DKI Jakarta dipimpin oleh seorang Gubernur bernama Ahok atau Basuki Tjahaja Purnama. Seorang yang dinilai kasar, tetapi juga dinilai tegas. Terlepas suka atau tidak suka begitulah kenyataannya. Dinilai kasar karena dia seringkali mengeluarkan kata-kata yang agak kurang sopan. Kenapa dinilai kurang sopan? Oleh karena bahwa adat kita belum bisa menerima perilaku seperti itu. Masyarakat kita masih menerima perilaku yang andap asor, berbudi bahasa halus dan bertata krama. Bukan berarti bahwa Ahok tidak seperti itu. Tetapi dia berperilaku seakan kasar seperti…

Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pada 2 Oktober 2014 yang lalu tentang Pemerintahan Daerah membawa implikasi yang luas bagi pelaksanaan Pemerintahan Daerah. UU ini sangat strategis karena mengatur pembagian urusan pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam semua aspek penyelenggaraan pemerintahan. Di dalamnya diatur tentang berbagai hal yang berkaitan dengan pengelolaan pemerintahan daerah. Mulai dari kewilayahan, kekuasaan pemerintahan, urusan pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan daerah sampai dengan kewenangan pemerintah daerah. Hingga pengaturan tentang bagaimana penataan desentralisasi, termasuk didalamnya mengatur tentang lembaga legislatif.  Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Pemda) memasuki era baru ketika UU No 32 Tahun 2004 digantikan dengan UU No 23 Tahun 2014. Penggantian itu dilakukan karena peraturan lama dinilai tidak sesuai lagi dengan perkembangan  keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Yang perlu lebih difahami adalah bahwa semangat Undang-undang ini adalah untuk meredefinisi…

Millennium Development Goals (MDGs) dicanangkan pada tahun 2000 oleh PBB melalui Resolusi Majelis Umum PBB No. 55/2. Indonesia pada masa kepemimpinan Abdurrahman Wahid termasuk salah satu negara yang ikut menandatangani Millennium Declaration sebagai cikal bakal MDGs. MDGs mencakup 8 tujuan dan 21 target. Pada prinsipnya setiap target MDGs disepakati di tingkat global namun masih bersifat dinamis sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhkan pembangunan yang melekat di setiap tujuan. MDGs sebagai dokumen kesepakatan global akan berakhir tahun 2015, namun upaya meneruskan pencapaian MDGs tidak berhenti. Pada tanggal 25-27 September 2015, dilakukan Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang memutuskan bahwa Program Abad Millennium (MDGs) itu secara resmi dianggap selesai dan mendeklarasikan kelanjutan dari Pembangunan Abad Millennium MDGs yakni Sustainable Development Goals (SDGs) untuk masa lima belas tahun yang mendatang. Pada saat itu, Indonesia diwakilkan…