Bappedalitbang Kota Probolinggo Blog · Page 23 of 35

29Apr 2016 by admin

Pemimipin Yang Santun

Akhir-akhir ini kita dibisingkan oleh keramaian diskusi tentang siapa calon Gubernur DKI Jakarta. Masing-masing kelompok menghadirkan siapa yang pantas untuk memimpin Jakarta sebagai Gubernur. Gubernur merupakan kepala daerah untuk wilayah provinsi. Sedangkan secara harafiah gubernur merupakan adalah "pemimpin", "penguasa", atau "yang memerintah" yang berasal dari bahasa Belanda "gouverneur". Selama ini DKI Jakarta dipimpin oleh seorang Gubernur bernama Ahok atau Basuki Tjahaja Purnama. Seorang yang dinilai kasar, tetapi juga dinilai tegas. Terlepas suka atau tidak suka begitulah kenyataannya. Dinilai kasar karena dia seringkali mengeluarkan kata-kata yang agak kurang sopan. Kenapa dinilai kurang sopan? Oleh karena bahwa adat kita belum bisa menerima perilaku seperti itu. Masyarakat kita masih menerima perilaku yang andap asor, berbudi bahasa halus dan bertata krama. Bukan berarti bahwa Ahok tidak seperti itu. Tetapi dia berperilaku seakan kasar seperti…

27Apr 2016 by admin

Menyambut UU 23 Tahun 2014

Artikel Perencanaan

Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pada 2 Oktober 2014 yang lalu tentang Pemerintahan Daerah membawa implikasi yang luas bagi pelaksanaan Pemerintahan Daerah. UU ini sangat strategis karena mengatur pembagian urusan pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam semua aspek penyelenggaraan pemerintahan. Di dalamnya diatur tentang berbagai hal yang berkaitan dengan pengelolaan pemerintahan daerah. Mulai dari kewilayahan, kekuasaan pemerintahan, urusan pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan daerah sampai dengan kewenangan pemerintah daerah. Hingga pengaturan tentang bagaimana penataan desentralisasi, termasuk didalamnya mengatur tentang lembaga legislatif. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Pemda) memasuki era baru ketika UU No 32 Tahun 2004 digantikan dengan UU No 23 Tahun 2014. Penggantian itu dilakukan karena peraturan lama dinilai tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Yang perlu lebih difahami adalah bahwa semangat Undang-undang ini adalah untuk meredefinisi…

11Apr 2016 by admin

Implementasi MDGs Di Kota Probolinggo

Artikel Perencanaan

Millennium Development Goals (MDGs) dicanangkan pada tahun 2000 oleh PBB melalui Resolusi Majelis Umum PBB No. 55/2. Indonesia pada masa kepemimpinan Abdurrahman Wahid termasuk salah satu negara yang ikut menandatangani Millennium Declaration sebagai cikal bakal MDGs. MDGs mencakup 8 tujuan dan 21 target. Pada prinsipnya setiap target MDGs disepakati di tingkat global namun masih bersifat dinamis sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhkan pembangunan yang melekat di setiap tujuan. MDGs sebagai dokumen kesepakatan global akan berakhir tahun 2015, namun upaya meneruskan pencapaian MDGs tidak berhenti. Pada tanggal 25-27 September 2015, dilakukan Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang memutuskan bahwa Program Abad Millennium (MDGs) itu secara resmi dianggap selesai dan mendeklarasikan kelanjutan dari Pembangunan Abad Millennium MDGs yakni Sustainable Development Goals (SDGs) untuk masa lima belas tahun yang mendatang. Pada saat itu, Indonesia diwakilkan…

07Apr 2016 by admin

Walikota Probolinggo Sampaikan LKPJ Tahun Anggaran 2015 Kepada DPRD

Berita

Bertempat di ruang sidang utama DPRD kemarin ( 5/4) Pemerintah Kota Probolinggo, melalui Walikota Hj.Rukmini, menyampaikan LKPJ ( laporan keterangan pertanggung jawaban ) Walikota tahun anggaran 2015, kepada DPRD dalam sidang paripurna. Sidang paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD A Rudiyanto Ghaffur, dengan didampingi Wakil Ketua DPRD Muchlas Kurniawan, serta Walikota Hj.Rukmini, dan dihadiri seluruh anggota DPRD dan pejabat pemkot. Walikota Hj.Rukmini menyampaikan, LKPJ, merupakan laporan pertanggung jawaban kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana yang di amanatkan oleh peraturan daerah nomor 3 tahun 2007 . “ LKPJ sekaligus merupakan implementasi fungsi kontrol (check dan balance), yang di emban oleh Dewan yang terhormat, terhadap berbagai kesepakatan bersama antara eksekutif dan legislative, sebagaimana yang telah di tetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah “ kata Walikota Hj.Rukmini. Lebih lanjut Walikota menjelaskan…

31Mar 2016 by admin

Pertumbuhan Ruko (Rumah Toko) Di Kota Probolinggo

Artikel Perencanaan

Pertambahan jumlah penduduk baik secara alami maupun karena adanya migrasi,serta adanya peningkatan aktivitas kota menyebabkan terjadinya perkembangan kota. Keberagamanan aktivitas yang terjadi dalam kota melahirkan kebutuhan akan ketersediaan lahan yang tidak hanya dari segi luasan, namun juga dari segi posisi yang strategis. Fungsi dan peran kota yang terus meningkat seiring dengan berkembangnya kota tersebut tidak diimbangi oleh ketersediaan lahan. Hal ini mendorong terjadinya perubahan penggunaan lahan di Kota Probolinggo, yang salah satunya disebabkan oleh aktivitas perdagangan dan jasa berupa pembangunan ruko. Sesuai dengan namanya, ruko (rumah toko) merupakan suatu bangunan yang ditujukan memiliki dua fungsi sekaligus yaitu sebagai rumah dan tempat usaha (toko). Bangunan ruko biasanya banyak ditemukan didaerah yang sedang berkembang, karena alasan sulitnya mendatangkan investor untuk membangun pusat perbelanjaan skala besar, membuat ruko menjadi pilihan terbaik. Namun pada…

30Mar 2016 by admin

Salam Perencana….!!!! Perencana Dan Perannya Dalam Pembangunan

Artikel Perencanaan

Berdasarkan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 32 Tahun 2012 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Probolinggo, maka tugas BAPPEDA adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Dan sebagai SKPD perencanaan, tentunya keberadaan tenaga fungsional perencana sangat diperlukan. Jabatan Fungsional merupakan salah satu jalur karier yang dapat ditempuh oleh Pegawai Negeri Sipil selain Jabatan Struktural. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri. Baik Jabatan Fungsional Perencana (JFP) maupun Jabatan Struktural merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen kerja di Instansi/lembaga Pemerintahan. Masing-masing memiliki tugas, tanggungjawab, dan wewenang sendiri untuk melaksanakan kegiatan perencanaan dalam rangka pencapaian visi misi…

30Mar 2016 by admin

Ada Hutan Mangrove di Kota Probolinggo

Berita

Nama Probolinggo lazimnya dikaitkan dengan lokasi wisata alam Gunung Bromo, air terjun Madakaripura, Gunung Argopuro, Gili Ketapang, Ranu Segaran, atau Arung Jeram Pekalen. Namun Kota Probolinggo juga menyimpan pesona di sudut kawasan pesisirnya. Berlokasi di Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan terdapat sebuah ekowisata bakau bernama Bee Jay Bakau Resort atau biasa disingkat BJBR. Ekowisata BJBR menghadirkan keindahan pasang surut air laut di tengah hutan mangrove yang terletak di Kota Probolinggo. Ekowisata ini juga menawarkan aneka fauna pasang surut, antara lain kepiting, ikan loncat, rajungan, burung khas laut jenis pasang surut, burung pemakan ikan seperti king fisher dan blekok yang hidup di antara beragam jenis tanaman bakau. Mangrove BJBR, tepatnya terletak di pesisir pelabuhan patai Mayangan sebelah utara alun-alun Kota Probolinggo Jawa Timur. Bagi yang ingin menggunakan kendaraan pribadi dari arah barat/Surabaya,…

24Mar 2016 by admin

Pemerintah Kota Probolinggo Komitmen Perbaikan Akuntabilitas Kinerja

Berita

JAKARTA – Pemerintah Kota Probolinggo mendatangi Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dalam rangka untuk menyampaikan komitmen terkait penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP). Selain komitmen yang ditunjukkan secara serius dan tidak main-main, Pemkot Probolinggo juga berkonsultasi terkait perbaikan seperti apa yang seharusnya dilakukan oleh Pemkot Probolinggo untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Rombongan Pemkot Probolinggo yang hadir diantaranya adalah Sekretaris Daerah, Asisten Administrasi, Inspektorat, Biro Organisasi, Bappeda dan Bagian Keuangan. Sekretaris Daerah Probolinggo, Johny Hayanto mengungkapkan bahwa dirinya dan jajarannya berkomitmen untuk memperbaiki akuntabilitas kinerja di Kota Probolinggo yang pada tahun lalu hanya mendapat predikat C. “Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang berkaitan langsung dengan akuntabilitas kinerja mulai dari perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi,” katanya. Kepala Bidang Penyiapan Perumusan Kebijakan Reformasi Birokrasi,…

18Mar 2016 by admin

Bappeda Kota Probolinggo Gelar Musrenbang Tahunan

Berita

PROBOLINGGO (BM) – Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Probolinggo Tahun 2017, Bappeda Kota (Bappekot) Probolinggo, Jumat (18/3) bertempat di Gedung Puri Manggala Bakti menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan. “Kita berkumpul untuk menyatukan tekad, pikiran, dan langkah untuk meningkatkan pembangunan daerah di Kota Probolinggo tahun 2017, sekaligus meningkatkan kerja sama yang lebih efektif,” kata Walikota Probolinggo, Hj Rukmini saat pembukaan Musrenbang. Lebih lanjut dikatakan Rukmini, Musrenbang ini untuk menyusun rencana kerja pembangunan daerah tahun 2017. Ini juga merupakan penjabaran dari visi dan misi walikota dan wakil walikota. “Berdasarkan RPJMD Kota Probolinggo tahun 2015-2019, visi Kota Probolinggo adalah Probolinggo kota jasa berwawasan lingkungan yang maju, sejahtera dan berkeadilan,” katanya. Berkaitan dengan visi tersebut, lanjut Hj Rukmini, maka tema RKPD tahun 2017 adalah Pemantapan pembangunan secara menyeluruh dalam bingkai Kota Probolinggo, sebagai…

08Mar 2016 by admin

Hasil Musrenbang Kec.Kademangan Bisa Dipertanggung jawabkan

Berita

PROBOLINGGO - Keterlibatan warga masyarakat dan pemerintahan di tingkat kelurahan, kecamatan hingga ke tingkat kota untuk mengusulkan berbagai program pembangunan 2017 sangat penting. Melihat kondisi tersebut, Selasa (01/3), Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Kota Probolinggo melalui Kecamatan Kademangan yang membahas berbagai macam usulam melalui program Musrenbang (Musyarawah Perencanaan Pembangunan) tingkat kecamatan. Dalam kesempatan tersebut, Camat Kademangan, Dra Ina Lusilinawati , M.Si menyampaikan bahwa Musrenbang tak hanya digunakan sebagai formalitas saja, namun merupakan forum resmi dan legal untuk mewujudkan aspirasi masyarakat. “Musrenbang merupakan forum antar pelaku pembangunan dalam rangka menyusun rencana kerja pembangunan daerah kota Probolinggo tahun 2017. Sedangkan pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan masukan dalam menyusun rencana kerja pembangunan daerah kota Probolinggo serta sinkronisasi agenda dan prioritas pembangunan kecamatan dengan program prioritas SKPD yang memerlukan pendanaan baik yang bersumber…